Select Language
Pencarian Sederhana
Pencarian Spesifik
Judul : Pengarang :
  • SEARCHING...
Subyek/Subjek :
  • SEARCHING...
ISBN/ISSN : GMD : Tipe Koleksi : Lokasi :
License

This Software is Released Under GNU GPL License Version 3.

Awards

The Winner in the Category of OSS

Website counter
Judul REVITALISASI BUMN PERKEBUNAN MELALUI STRATEGI HOLDING
Edisi
No. Panggil 658.114 Has r
ISBN/ISSN 9.7898E+12
Pengarang Hasibuan, Akmaluddin Irham
Subyek/Subjek holding company
revitalisasi
BUMN perkebunan
Klasifikasi 658.114
Judul Seri
GMD Text
Bahasa Indonesia
Penerbit Fak-Pertanian UGM
Tahun Terbit 2008
Tempat Terbit YOGYAKARTA
Kolasi xi, 123 p.; 21 cm
Catatan PENDAHULUAN 1
1.1. Keunggulan BUMN Perkebunan 1
1.2. Mengapa Revitalisasi? 3
1.3. Metodologi 9
BAB II KESEHATAN PERUSAHAAN: PENDEKATAN TEORITIS 1 1
2.1. Deskripsi Kesehatan Perusahaan 1 1
2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Kesehatan Perusahaan 20
2.3. Strategi Penyehatan 22
BAB III SEJARAH SINGKAT BUMN PERKEBUNAN 2 5
3.1. Visi dan strategi BUMN Perkebunan 28
3_2. Peranan BUMN Perkebunan 31
3.3. Posisi BUMN Perkebunan 35
BAB IV KERAGAAN BUMN PERKEBUNAN SAAT INI 39
4.1. Aspek produksi 40
4_2. Sarana pengolahan 54
4_3. Aspek pemasaran 58
4.4. Aspek keuangan 61
4_S. Kebutuhan dana penyehatan BUMN Perkebunan 75
BAB V. BERBAGAI PILIHAN STRATEGI RESTRUKTURISASI 81
5.1. Privatisasi 81
5.2. Integrasi antar sesama BUMN Perkebunan 82
BAB VI. RESTRUKTURISASI BUMN PERKEBUNAN 87 '
MELALUI POLA HOLDING
6.1. Bentuk ho/ding BUMN Perkebunan 87 ;
6.2. Fungsi ho/ding companyBUMN Perkebunan 88
6.3. Struktur ho/ding BUMN Perkebunan 91
6.4. Proyeksi kinerja holding BUMN Perkebunan 94
BAB VII.KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 103;
7.1.. Kesimpulan 103'
7.2. Implikasi Kebijakan 106

Detil Spesifik BAB VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBUAKAN : 7.1. Kesimpulan 1. BUMN Perkebunan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional ditunjukkan oleh kontribusi nilai penjualan komoditas yang dihasilkannya pada tahun 2006 ± 4,86 % dari PDB sektor pertanian dan sumbangan kepada pemasukan devisa negara pada tahun 2006 sebesar ± 0,51 % dari total devisa ekspor non migas, serta kontribusi pada penerimaan negara dalam bentuk deviden dan pajak perseroan sebesar ± Rp. 746 miliar pada tahun 2006. 2. BUMN Perkebunan juga mempekerjakan ± 278,383 orang tenaga kerja dan ikut dalam pengembangan wilayah melalui pembangunan proyek perusahaan inti dan rakyat (PIR) seluas ± 532,249 ha. 3. Pada sepuluh tahun belakangan ini peranan BUMN Perkebunan dalam perekonomian nasional menunjukkan perkembangan yang menurun, akibat kendala internal yang dihadapi perusahaan berupa: a. Rendahnya produktivitas perusahaan yang mengakibatkan rendahnya kemampulabaan (net earning on sales) BUMN Perkebunan pada tahun 2006 ± 4,89% dibanding dengan benchmark ± 2 2,2 6%. b. Kemampuan menghimpun dana dari operasi (net earning) yang lebih kecil dari kebutuhan pembiayaan operasi telah menyerap modal kerja hingga tahun 2006 kekurangan modal kerja telah mencapai Rp. 2,15 triliun dengan current ratio 78,61 % dan tidak mampu mengangkat ekuitas sehingga solvabilitas menurun dari tingkat debt to equityratio 114,26 % pada tahun 2002 ke tingkat debt to equity ratio 197,73 % pada tahun 2006. 3. Peningkatan harga jual komoditas tidak mampu mengoptimalkan kemampuan menghimpun dana dari operasi (net earning) untuk 103 menutupi kekurangan modal kerja clan solvabilitas sebagai akibat rendahnya produktivitas, seperti terlihat dari perbandingan perkembangan EAT, modal kerja clan solvabilitas BUMN Rerkebunan sejak tahun 2002 sampai tahun 2006. 4. Ketidakefektivan manajemen aktiva berupa kebijakan penundaan peremajaan clan rehabilitasi sarana produksi yang berlarut-larut telah merusak struktur aktiva clan menurunkan kinerja serta menggerus dana perusahaan, sehingga membuat perusahaan menjadi tidak sehat clan tidak memiliki kemampuan untuk memulihkannya secara mandiri. 5. Penggerusan modal kerja yang berkelanjutan adalah akibat dari ketidakefektivan manajemen aktiva berupa kesalahan kebijakan investasi yang melakukan penundaan peremajaan tanaman clan rehabilitasi sarana pengolahan secara berkepanjangan dari tahun ke tahun telah mengakibatkan : a. Rusaknya komposisi tanaman yang didominasi oleh tanaman tua dan tua renta yang telah melewati batas umur norma clan sebahagian menjadi tanaman tidak produktif sehingga menyebabkan kehilangan hasil produksi tanaman. b. Sarana pengolahan tidak berfungsi secara efektif yang mengakibatkan tingginya kehilangan produksi dalam proses pengolahan. c. Tidak tersedianya sarana pengolahan pada beberapa unit operasi BUMN Perkebunan yang menimbulkan kerugian hasil tanaman yang tidak dipanen. Total kerugian (opportunity /osses) yang diakibatkan oleh ketidakefektifan manajemen aktiva diperkirakan sebesar ± Rp. 8,14 triliun. 6. Upaya perbaikan struktur aktiva untuk mengangkat kembali kinerja perusahaan tidak mungkin dilakukan masing-masing BUMN Perkebunan secara mandiri, mengingat pada umumnya BUMN Perkebunan mengalami kekurangan dana bagi pembiayaar perbaikan modal kerja, struktur kapital clan sarana produksi 104 7. BUMN Perkebunan tidak mungkin mengandalkan kemampuan sendiri dalam pemulihan kesehatannya, diperlukan adanya suatu formulasi restrukturisasi yang efektif dalam memulihkan kembali• kesehatan BUMN Perkebunan. Restrukturisasi melalui integrasi dengan pola holding merupakan pilihan yang tepat untuk diterapkan pada BUMN Perkebunan, mengingat : a. Holding merupakan proses transformasi pengelolaan BUMN Perkebunan dari birokrasi pemerintahan kepada profesional yang memiliki kompetensi dibidang agrobisnis dan manajemen akibat dar opersional dalam pemberdayaan aktiva perusahaan. i kebijakan b. Dengan pola holding eksistensi dari masing-masing BUMN naman dar Perkebunan tetap dipertahankan, sehingga mampu vi tahun ke mengadaptasi karakteristik bisnis dari BUMN Perkebunan, yang memiliki areal tanaman yang luas, sehingga memerlukan anaman tu; manajemen yang lebih fokus, dengan rentang kendali yang tidak boleh terlalu luas. sehingga c. Holding company memiliki kemampuan menghimpun dana dari pasar uang melalui equity colateral sebesar ± Rp. 7,22 triliun, *tif yang untuk perbaikan sarana produksi, likuiditas dan struktur kapital masing-masing BUMN Perkebunan tanpa menggeser kepemilikian dan pengendalian perusahaan. d. Holding menghindarkan subsidi silang diantara BUMN Perkebunan, dan sebaliknya membangun cross fertilization zse!s) Yan= diantara mereka melalui pemusatan penghimpunan dana luar beserta bebannya pada perusahaan induk (holding company). e. Perbaikan struktur kapital, likuiditas dan sarana produksi BUMN Perkebunan. 9. Terdapat hubungan yang kuat antara restrukturisasi melalui integrasi OR Btaft pola holding dengan pemulihan kesehatan perusahaan yang dicerminkan dari kemampuan model restrukturisasi ini membangun dukungan dana dalam memberdayakan kembali aktiva dan proses 105 bisnis perusahaan bagi pemulihan kesehatan perusahaan tanpa menggeser kepemilikan dan pengendalian perusahaan. 10. Pola holding akan dapat mengoptimalisasi pemberdayaan aktiva dan proses bisnis perusahaan bagi peningkatan kinerja ber'upa: a. Produksi masing-masing budidaya diproyeksikan meningkat sebagai berikut: minyak sawit meningkat ± 11,14 % per tahun, inti sawit meningkat ± 12,39 % per tahun, karet meningkat -i- 9,49 % per tahun, kakao meningkat ± 26,73 % per tahun, kopi meningkat ± 4.74 % per tahun, teh meningkat ± 17,76 % per tahun, gula meningkat ± 11,46 % per tahun dan tembakau meningkat ± 17,69 % per tahun. b. Hasil penjualan diproyeksikan meningkat ± 7,86 % per tahun c. Earning after taxes (EATx) meningkat ± 94,03 % per tahun. d. Deviden yang disetor kepada pemegang saham (pemerintah) meningkat dari ± Rp. 466 milyar tahun 2007 menjadi ± Rp. 1.224 milyar tahun 2011, dengan tingkat pertumbuhan ± 38,85 % per tahun. 7.2. Implikasi Kebijakan Strategi integrasi dengan pola holding merupakan solusi yang tepat dalam pemulihan kesehatan BUMN Perkebunan, namun dalam implemetasinya perlu dikendalikan implikasi dari strategi tersebut terhadap aspek-aspek operasional perusahaan, yang meliputi: 1. Kepemimpinan a. Pemilihan pimpinan holding company ditentukan atas dasar ukuran kompetensi yang jelas meliputi kompetensi (competency umum (soft) dan khusus (hard) dan serta memperhatikan catatar khusus perjalanan karier (track record). b. Pimpinan holding diberikan kewenangan yang seimbang dengar tanggung jawabnya termasuk kewenangan dalam memilih direksi anak perusahaan. Kewenangan dan tanggung jawab organisasi perusahaan dituangkan dalam suatu Board Manual untuk dilaksanakan melalui suatu sistem yang transparan. c. Undang-undang No. 19 tentang BUMN Perkebunan tentang masa kepemimpinan direksi BUMN perlu dipertimbangkan untuk direvisi guna menjamin kelangsungan kebijakan -usaha. Masa kepemimpinan selayaknya ditentukan oleh RUPS dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja (KPI) dari pimpinan. 2. Perpajakan Holding company dapat menimbulkan pajak penjualan ganda jika berfungsi sebagai trading house yang membeli dan menjual hasil produksi anak perusahaan. Untuk itu fungsi pemasaran pada holding seharusnya, bersifat sebagai agen penjual hasil produksi anak perusahaan. Penghasilan yang diterima holding company sebagai agen penjual berupa manajemen fee adalah merupakan objek pajak penghasilan, setelah dipotong biaya operasi dan biaya bunga yang dipikul perusahaan induk (holding compano. 3. Perundang-Undangan Holding company sebagai perseroan terbatas harus tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku seperti undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan undang-undang No. 18 tahun 2004 tentang perkebunan. 4. Holding BUMN tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, mengingat total market share BUMN Perkebunan belum mencapai 50 % pasar nasional dan bukan pembentuk harga. Disamping itu holding BUMN bukan sebagai pelaku dibidang perkebunan seperti yang dimaksud undang-undang
Gambar Sampul
Lampiran
LOADING LIST...
Ketersediaan
LOADING LIST...
  Kembali ke sebelumnya